Home Archive by category Nasional

Nasional

Nasional Pati

Dihadapan Mentan, Bupati Haryanto Sebut Petani Surplus Beras. Tak Perlu Impor, Tapi Perlu Tambahan Alat Pertanian

SUKOLILO. Menteri Pertanian Dr.Ir. H. Andi Amran Sulaiman berkunjung ke Ds. Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati, Rabu (07/02/2018) dalam rangka menghadiri Panen Raya yang dihadiri kurang lebih 3000 orang.

Nampak hadir pada acara yang mengambil tema “Tanam, Panen Padi dan Temu Wicara Bersama Menteri Pertanian” ini Mentan Amran, menyebut bahwa Presiden memberi bantuan alat pertanian naik 2000 persen, perbaikan irigasi serta bantuan benih gratis dan asuransi pertama dalam sejarah RI hal ini sebagai bentuk kecintaan Presiden kepada Petani.

panen bersama

“Saya akan kirim bantuan 40 unit alat pertanian ke Pati , ini merupakan bantuan yang terbanyak yang di terima wilayah kabupaten.Pangan merupakan kekuatan kedaulatan negara dan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan negara sehingga mari kita pertahankan swasembada pangan,” katanya.

Dihadapan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Bupati Pati Haryanto menyebut kebijakan impor beras ini akan melukai para petani di Kabupaten Pati. Sebab hasil panen di Kabupaten Pati setiap tahunnya saja justru surplus beras.

Menteri Pertanian dengarkan keluhan petani

“Di desa Wotan saja dari 1.700 hektar lahan pertanian mampu panen raya bahkan tahun ini termasuk surplus. Apalagi di Kabupaten Pati ada lahan pertanian sekitar 59.000 hektar yang siap panen. Tentunya tidak diperlukan impor beras,” ungkap Bupati.

Bupati juga mengungkapkan jika harga gabah di bawah Harga pokok penjualan (HPP) Rp 3.700,- petani akan menangis. Ia berharap HPP bisa di angka tinggi agar petani sejahtera.

Sebagaimana diketahui, tahun 2017 Bupati Pati mendapat penghargaan sebagai kabupaten dengan ketahanan pangan no 3 Nasional. Disamping itu, Pati juga mendapat bantuan alat sebanyak 515 unit pertanian yang telah di bagikan ke petani.

Untuk selanjutnya, Bupati Haryanto berharap ada tambahan bantuan alat lagi dari Kementerian Pertanian. Ia menjelaskan, alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani di Kabupaten Pati diantaranya combi dan hand tracktor.

“Mengingat tenaga manusia yang bertani sekarang semakin berkurang, sehingga keberadaan alat tanam ini sungguh membantu para petani di kabupaten Pati,” sebutnya

Reporter: Arton

Editor: Revan Zaen

Nasional Pati

Serahkan Ratusan Alsintan, Firman Soebagyo Mewanti-wanti Penerima Lakukan 3 Hal

PATI. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo kembali serahkan bantuan kepada petani. Tercatat  102 Kelompok tani di Kabupaten Pati mendapat bantuan Alsintan  (Alat Mesin Pertanian). Rinciannya,  51 pompa air, 8 transplanter, 51 hand tracktor, dan 10 traktor roda empat. Bantuan dari pemerintah pusat ini dimaksudkan untuk mempercepat proses tanam dan panen, sehingga hasil pertanian di daerah bisa bersaing dengan negara-negara lain.

“Karena pertanian kita masih konvensional atau menggunakan tenaga manusia yang tidak secepat dibanding yang sudah menggunakan peralatan mekanik. Oleh karena itu, mekanisasi seperti ini akan terus menerus, kami lakukan. Untuk senantiasa menginventarisasi kebutuhan petani. Nantinya setiap desa bisa terpenuhi kebutuhan peralatan pertaniannya. Terpenuhi traktornya, pompa airnya, mesin panennya, alat panennya,” ujar Firman Soebagyo, yang baru saja studi banding teknologi pertanian di Jepang.

Sebelum menyerah terimakan bantuan, Firman Soebagyo juga mengingatkan kepada kelompok tani penerima bantuan akan beberapa hal.

“Saya pesan 3 hal. Pertama, harus Mempelajari sedikit-sedikit kerusakan ringan pada mesin bantuan tersebut agar tidak sedikit-sedikit menunggu mekanik sehingga mesin bisa optimal, biaya bisa dihemat. Kedua, laporan segera dibuat, karena LSM selalu akan mencari cari kesalahan.  Ketiga, alat itu azas manfaatnya untuk warga petani. Jadi aset desa. Bukan malah setelah dipakai kelompoknya, lantas tidak boleh dipakai yang lain, bahkan disewakan. Jangan itu,” pesan Firman Soebagyo, Anggota DPR asli Batangan Pati ini.

Firman menambahkan, dirinya berkali kali turun ke daerah minta testimoni warga. Hasilnya Pati ini salah satu penyangga pangan nasional. Sudah 350rb Ton per tahun.

“Jadi, Jenengan tidak menghidupi warga Pati saja tapi menghidupi Indonesia. Tapi jujur saya jengkel. Orang di Jakarta itu nggak percaya kalau di Pati itu, per hektar hasilnya 7 ton. Pak Bupati malah bilang kalau varietas  Jajar legowo malah bisa  9 Ton,” ungkapnya.

Bupati Haryanto yang hadir dalam acara penyerahan tersebut menyebut Firman Soebagyo sebagai satu-satunya anggota DPR yang sangat peduli dengan petani. Kita sudah berkali kali mendampingi. Pemberian bantuan ini bukan yang pertama, sebelumnya sudah 200 unit, sebelumnya juga berapa ratus, dan kini 120 alat bantuan lagi,” tutur Bupati Haryanto.

“Pak Firman ini juga paling sering turun ke bawah. Mbuh sesasi ping  papat, mbuh mulih terus yo lah..dadi (Anggota DPR RI) terus yo lah…,” terus Bupati yang disambut tepuk tangan peserta.

Reporter: Arton, Nafir

Editor: Revan Zaen

Nasional Pati

Kini Isyarat Belok Kiri Langsung Tak Lagi Berlaku. Ini Penjelasannya!

NASIONAL. Dulu kita masih menjumpai Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL ) atau oleh masyarakat dikenal dengan sebutan “Lampu bangjo” atau “lampu merah” disetiap persimpangan yang diberi isyarat tambahan untuk belok kiri jalan terus. Hal ini sesuai sesuai PP Nomor 43 Tahun 1993, Pasal 59 ayat 3 yang berbunyi “Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri”.

Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Pasal 112 ayat 3 pengendara jangan asal belok.  Pada pasal tersebut berbunyi: pada persimpangan jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung belok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Maka bagi pengendara bermotor baik itu roda dua, roda empat ataupun lebih mulai sekarang jangan jangan membiasakan belok kiri ketika melewati persimpangan, kecuali terlihat ada rambu atau himbauan untuk langsung atau harus berhenti menunggu lampu hijau menyala.

Salah satu pengguna jalan, Cieko,Warga Dukuhseti mengaku masih lupa jika peraturan lalu lintas tentang larangan belok kiri boleh belok langsung tanpa menunggu lampu hijau menyala sudah tidak berlaku.

Kadang nek buru-buru yo lali mas, nek pas santai yo eling. Tapi sing medeni iku nek pas aku wes taat berhenti nek bangjo trus sing mburi ” dat dit, dat dit ” ora paham peraturan karo misohi wong, dak marai tukar a “ucap Cieko.

(Terkadang saat terburu-buru ya lupa mas, kalau santai baru ingat. Tapi yang membuat kesal ya saat saya sudah tertib berhenti di lampu lalulintas trus yang belakang klakson-klakson, tidak faham aturan sambil marah-marah )

Kasatlantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari, yang dihubungi wartaphoto.net menegaskan bahwa di setiap traffic light apabila tidak ada rambu petunjuk yang menyatakan boleh kiri langsung maka pengguna jalan tidak boleh belok kiri kecuali ada rambunya.

“Artinya bila tidak ada tulisan (belok kiri, langsung –red) maka harus ikut lampu traffic light,” tegasnya.

Reporter: Revan Zaen

Editor: A. Muhammad

 

 

 

 

Nasional Pati

Bupati, DPR RI, Forkopinda Ngopi Bareng Cari Benang Merah Permasalahan Pertanian

PATI. Kabar impor beras 500.ooo ton dari Thailand dan Vietnam disaat para petani mulai panen raya dan permasalahan terjun bebasnya harga bawang merah menjadi perhatian serius pemangku kebijakan di Pati. Dalam tajuk “Petaniku Sayang Petaniku Malang”, yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta di Pati permasalahan tersebut dibahas tuntas. Diskusi ini dilaksanakan di Lobby Hotel Safin, pada Jum’at malam, 26 Januari 2018.

Hadir sebagai narasumber adalah Anggota DPR RI Komisi IV bidang pertanian Firman Soebagyo, Bupati Pati Haryanto SH.,MM., M.Si, Kasdim 0718 Pati / Mayor Inf Solihin S.Ag, Kabag Ops Res Pati / Kompol Sundoyo SH. MH. Sementara dari petani hadir perwakilan paguyuban petani bawang, Suparlan dan paguyuban petani padi, Ramelan.

“Pada intinya  petani merasakan kerugian yang luar biasa karena turunnya harga bawang merah. Kami hanya minta agar harga bawang merah stabil. Salah satunya dengan adanya MOU antara pedagang dan petani sehingga di pasaran harga stabil. Kendalanya saat ini pada biaya operasional dan perawatan bawang merah yang terlampau tinggi. Kalau harga stabil kami tentunya tidak akan melakukan aksi unjuk rasa,” kata Suparlan rumuskan keluhan petani bawang.

Kabag Ops Res Pati,  Kompol Sundoyo mempersilakan jikalau memang hendak menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa yang penting aman dan tertib. “Terkait masalah beras dan bawang merah silahkan bila ada aksi unra dari petani untuk memperjuangkan nasib, saya juga petani dan saya tahu betul keluh kesah petani. Namun dalam pelalsanaannya harus aman dan tertib,” terangnya.

Ka Distanak, Muchtar Efendi menimpali keluhan tersebut dengan menyebut bahwa penurunan harga bawang merah karena kelesuan pasar yang daya serapnya rendah. Meski demikian, Pemkab Pati coba memberikan empati berupa himbauan padan PNS untuk membeli bawang merah dengan harga Rp. 15.000,-.

Sementara Bupati Pati Haryanto, memandang bahwa sesuai data BPS  luas lahan bawang merah dan petaninya memang meningkat, sehingga pasar kelebihan stok. Pun dimungkinkan adanya permainan para tengkulak yang memainkan harga.

Perhatikan Regulasi 

Wakil Ketua DPR RI asal Pati, Firman Subagyo yang kebetulan membidangi pertanian menyampaikan bahwa sedianya  Impor beras itu diperbolehkan, namun pemerintah harus memperhatikan regulasi yang ada.

“Impor boleh apabila stok pangan kurang mencukupi dan tidak bersamaan dengan panen raya tentunya. Hemat kami, seharusnya kita tidak perlu import beras karena stok masih tercukupi. Kami di DPR melihat kebijakan ini bahwa kurang dikomunikasikan. Kita sudah membentuk  satgas ketahanan pangan dengan melibatkan Disperindag, Polri dan TNI untuk melakukan operasi pasar. Seluruh negara saat ini sedang mengupayakan 2 hal yaitu ketahanan pangan dan ketersediaan sumber daya alam,” terangnya.

Reporter: Arton

Editor: Revan Zaen

 

 

Nasional Pati

Bupati Haryanto Sarankan Petani Menunda Satu atau 2 Bulan Jual Gabahnya, Tunggu Harga Naik

Pati – Musim panen padi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo telah dimulai. Ketahanan pangan dan stok pangan padi di Pati nampaknya akan tetap aman. Bupati Pati Haryanto, Wabup Saiful Arifin, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan,S.Sos, Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan, S.I.K.,  serta Forkompinda Kabupaten Pati laksanakan panen raya bareng Gapoktan Tani Jaya,Kamis (25/01/2018).

Dalam kegiatan tersebut Bupati Pati Haryanto,SH mengatakan bahwa di era kemajuan ini petani harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi pertanian dengan baik agar bisa menghemat biaya pengeluaran dalam mengelola sawahnya.

“Untuk tahun 2018 ini, kita patut bersyukur bahwa petani di kabupaten Pati ini bisa panen raya dengan hasil yang baik,” kata Bupati Pati.

Kemudian terkait adanya kebijakan import beras, lanjut Bupati, supaya tidak merugikan para petani, maka kalau bisa untuk menjual hasil panennya bisa ditunda sekitar 1 atau 2  bulan sambil menunggu harga gabah naik menjadi stabil bahkan tinggi,” tutur Haryanto.

Kepala Desa  Prawoto, Hyro Fachrus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Forkompinda kabupaten Pati yang telah hadir di Kesunanan Prawoto Desa Prawoto dalam rangka panen raya padi.

Hyro menambahkan bahwa harga gabah saat ini sudah mulai membaik dikarenakan sudah masuk musim panen raya, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh para petani.

“Kami berharap pemerintah jangan mengimpor beras sehingga kesejahteraan para petani dapat meningkat. Rencananya kedepan Desa Prawoto pada tanggal 5 Februari ini akan mempercepat tanam, sehingga nantinya untuk stok beras di kabupaten Pati meningkat,” terang Kades Prawoto.

Reporter: Arton

Editor: Revan Zaen

 

Nasional Pati

Bukti Uji KIR Kendaraan Akan Dibuat Smart Card. Dukungan Perda Segera Disiapkan

PATI – Terkait rencana perubahan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor (KIR), Dinas perhubungan Kabupaten Pati melakukan koordinasi ke Kementrian Perhubungan Jakarta pusat, Kamis (25/01/2018). Perubahan drastis akan kentara adalah pada bukti uji KIR yang semula dicatat menggunakan buku manual, nanti akan diganti dengan smartcard semacam E-KTP.

Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Pati, Tri Hariyama mengungkapkan bahwa nantinya pemerintah daerah harus menyiapkan beberapa hal terkait perubahan itu. Diantaranya perda yang mendukung rencana penerapan perubahan bukti uji KIR kendaraan hingga infrastruktur yang menunjang terselenggaranya peraturan tersebut.

“Sampai saat ini belum ada daerah yang siap untuk menjalankan peraturan ini, tapi Kabupaten Pati akan bekerja keras dan mendahului daerah lain dengan cara merevisi Perda” ungkapnya.

Berdasarkan surat edaran dari Kementrian Perhubungan, perubahan ini akan dimulai 1 Januari 2019 nanti. Harapannya dengan adanya smart card ini akan mempermudah dan mempercepat proses pendataan setiap uji kendaraan.

Sementara itu, Kepala Seksi pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan Kabupaten Pati, Eko Budi Santosa menambahkan jika perda yang lama tanda bukti lulus uji atau lulus KIR masih menggunakan buku KIR.

“Nantinya plat KIR dan stiker akan direvisi berbentuk smart card dengan loggi stiker yang ditempel dikaca kendaraan,”  jelas Eko Budi Santosa

 

Reporter: Arton

Editor: A. Muhammad

 

Berita Nasional

Firman Soebagyo Membantah Keras Pernyataan Adanya Fraksi di DPR Setujui RUU LGBT

NASIONAL. Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo membantah keras penyataan Zulkifli Hasan bahwa ada 5 Fraksi di DPR yang dikabarkan menyetujui tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

Dalam acara sosialisasi 4 pilar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (20/1/2018), Zukifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN menyayangkan bagi pihak yang melegalkan LGBT. PAN menyatakan ada 4 partai yang menolak (LGBT) plus PAN. Yang lima lagi belum ngomong. Pernyataan ini bahkan sudah dipublikasi oleh laman detik.com

Firman Soebagyo secara tegas menyatakan tidak benar bahwa ada lima Fraksi di DPR sudah menyetujui perilaku LGBT di Indonesia.

“Perihal tersebut tidak benar karena sampai sekarang DPR RI belum pernah membahas RUU LGBT tersebut. Bahkan hampir semua fraksi menolak untuk dimasukan dalam daftar prolegnas baik prolegnas prioritas maupun prolegnas jangka menengah,” ujar Firman.

Lebih lanjut Firman mengatakan bahwa DPR RI dalam memutuskan sebuah RUU sangat berhati-hati. Walaupun ada desakan dari beberapa NGO/LSM yang pernah malakukan audensi di Baleg DPR RI tetapi DPR belum bergeming atau merespon desakan tersebut.

Firman mengakui bahwa pernah ada keinginan dari NGO asing yang menawarkan untuk memberikan pendapingan dan masukan tentang RUU LGBT. Namun, tawaran NGO asing tersebut, dengan tegas ditolak Baleg.

“Yang pasti, dalam penyusunan RUU, kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dari negara manapun,” tegasnya.

Baleg melihat bahwa RUU LGBT sensitivitasnya tinggi apalagi Indonesia negara yang mayoritas muslim penduduknya dan tidak semudah itu meloloskan sebuah RUU yang akan membuat suasana gaduh. Sehingga pemberitaan pernyataan Ketua MPR yang dikutip sejumlah media, perlu diluruskan agar masyarakat tidak resah. Sebab, katanya, DPR RI sampai saat ini belum ada rencana melakukan pembahasan RUU LGBT.

“Dengan tegas kami sampaikan sama sekali belum ada karena semua RUU yang akan dibahas harus ada siapa pengusulnya dan ada Naskah Akademis dan draf RUU nya dan harus masuk Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan”, tutupnya.

Berita Nasional

Demo Nelayan Cantrang di Jakarta Temui Hasil. Menteri Susi Ijinkan Cantrang Kembali Melaut Dengan Syarat

JAKARTA. Sekitar 15 ribu nelayan cantrang yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia ( ANNI ) Rabu pagi (17/01/2018) berunjukrasa terkait pelarangan alat tangkap jenis cantrang. Mereka berkumpul di depan istana merdeka Jakarta.

Aksi unjuk rasa nelayan yang menggunakan berbagai atribut ini mulai merangsek kepelataran monas dan depan istana merdeka pada pukul 09:00 WIB. Petugas kepolisian yang bertugas mengawal aksi ini harus memasang kawat berduri agar aksi ini tidak meluas hingga ke jalan raya.

Aksi  ini diikuti oleh kelompok nelayan cantrang yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung hingga Sumatera Utara .

Menurut Riyono, Ketua Aliansi Nelayan Indonesia, aksi kali ini adalah aksi yang kedua setelah sebelumnya, 8 Desember 2017, mereka menggelar demo menentang larangan cantrang dan mereka menuntut penggunaan cantrang dilegalkan.

“Jumlah pendemo sekitar 15.000 orang di depan Istana. Kami menuntut hal yang sama yaitu melegalkan penggunaan cantrang,” ujar Riyono

Menurut penuturan Mbah Rebo,salah satu pengunjuk rasa dari Desa Ngening Kecamatan Batangan Pati Jawa Tengah, bahwa rombonganya nelayan Juwana berangkat dari Bendar sekitar pukul 09:00 WIB dan sampai Jakarta tadi malam dengan menggunakan 48 bus.

Kedatanganya ke Jakarta untuk menuntut agar peraturan menteri kelautan dan perikanan yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang dibatalkan karena dianggap menyengsarakan rakyat.

“Selama ini kita kan menangkap ikan baik-baik saja mas, tapi karena ada peraturan baru ini jadi nelayan tidak bisa melaut. Dan kami meminta bapak Presiden Jokowi untuk membolehkan kembali kami melaut dengan menggunakan cantrang atau payang” tutur Mbah Rebo, kepada reporter wartaphoto.net di lokasi unjuk rasa.

Hingga pukul 15:00 WIB aksi ini masih berlangsung dan tetap meminta dan mendesak kepada Presiden Jokowi agar melegalkan kembali alat tangkap cantrang. Hasilnya, melalui Menteri Perikanan dan Kelautan, penggunaan cantrang kembali diperbolehkan dengan beberapa syarat. Diantaranya, nelayan tidak boleh bohong tentang ukuran kapan (tidak boleh di mark down) tidak boleh ada penambahan kapal satu pun. Akan dilakukan uji petik bersama nelayan terkait dampak cantrang, karena KKP menganggap cantrang membahayakan ekosistem dan nelayan cantrang menganggap tidak berbahaya.

“Setuju tidak? Nek gak setuju yo tak cabut lagi…,” Ujar Susi Pujiastuti, yang disambut sorak setuju dari nelayan.

Nampak juga, Bupati Pati Haryanto dan Bupati Tegal Ki Enthus Susmono berada di lokasi tepat disebelah Menteri Kelautan dan Perikanan

Reporter: Anwar

Editor: Revan Zaen

 

Nasional Pati

Petani Minta Peran Bulog dan Pemerintah Stabilkan Harga Bawang Merah. Begini Jawabannya!

PATI. Merasa makin terhimpit kondisi harga bawang merah yang terus merosot Paguyuban Petani Bawang Merah Pati (PPBMP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Senin (15/01/2018). Salah satu tuntutannya adalah supaya harga bawang merah kembali stabil yakni Rp 17.000/kg.

Perwakilan petani ditemui Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin karena Bupati Pati sedang di tegal menghadap Presiden Jokowi terkait aspirasi nelayan cantrang.

Ketua PPMBP, Suparlan mengungkapkan jika penurunan harga itu mulai terasa sejak pertengahan  2017. Hingga kini terus menurun memasuki 2018.

“Apabila harga terus menurun, bagaimana nasib kami sebagai petani bawang? Seharusnya pemerintah bisa menstabilkan harga ini, setidaknya Rp 17 ribu per kilogram dengan kualitas bawang super. Kalau seperti ini terus, kami tidak mendapatkan apa-apa,”ujarnya.

Harga bawang merah ini masih harus terpotong berbagai biaya lainnya seperti biaya upah panen, upah sortir, upah kupas, hingga transportasi ke luar kota.

“Harga bawang saat ini, rata-rata Rp 6 ribu per kilogram. Jika dikurangi biaya operasional, mulai dari panen hingga distribusi ke pasar, Rp 3 ribu per kilogram, Sisanya hanya Rp 3 ribu. Padahal, ongkos produksi untuk menanam bawang merah itu sebanyak Rp 8 ribu per kilogram,” rincinya.

Minta Peran Bulog

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan petani bawang. Diantaranya mereka mengusulkan kebijakan pengembangan kawasan bawang merah diprioritaskan pada teknologi pasca panen, dan teknologi pengolahan dan pengoptimalisasi lahan.

Selain itu, mereka juga memeinta peranan pemerintah dalam hal ini Bulog yang pernah berjanji akan menyerap bawang petani. Tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya sama sekali.

“Kalau Bulog berkenan untuk menyarap bawang petani, kami tidak akan rugi seperti ini. Kami harap janji itu segara ditepati, biar kami juga bisa bernafas lega. Ketika menanam, kami juga tidak kepikiran akan rugi lagi,” kata Suparlan.

Sementara itu, Kepala Bulog Sub Drive II Pati, Muhammad Taufik mengaku tidak bisa membeli bawang merah petani Pati. Permasalahnnya adalah bulog belum mempunyai tempat penyimpanan untuk Bawang merah yang representatif.

Muhammad taufik menyatakan siap untuk membeli bawang petani sebanyak 20 ton saja. “Yang bisa kami lakukan saat ini, dalam jangka pendek, kami akan ikut membeli hasil panen petani bawang. Selain itu, kami juga akan membangun ruang untuk cold storage yang nantinya bisa untuk menyimpan bawang petani,” katanya.

Sebagaimana diketahui, panen raya bawang merah di Kabupaten Pati hingga Januari 2018 ini mencapai 4.020 ton dari 402 hektare lahan. Sebuah potensi besar yang perlu dicarikan regulasi agar mampu mengubah masalah menjadi berkah.

Reporter: Arton
Editor: Revan Zaen

 

Berita Nasional

Firman Soebagyo: Januari Februari Puncak Panen Gabah Kok Impor 500 Ribu Ton. Ada Apa?

Kebijakan import beras 500.000 Ton oleh  Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto menjadi perhatian serius Anggota DPR RI Komisi IV, Firman Soebagyo. Dirinya sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto yang  akan menyengsarakan petani.

“Kebijakan Menteri Perdagangan terkait import beras sebanyak 500.000 ton beras yang terkesan dipaksakan. Kebijakan tersebut patut dipertanyakan. Secara logika, bulan Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah mulai panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari. Nah, kok impor? Ada apa?,” ungkapnya.

Firman tak hanya sekedar klaim, namun dirinya berpedoman pada informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan.

“Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana – mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru juga dapat terkendali. Kami sebagai anggota Komisi IV selalu berkoordinasi dan monitoring baik ditingkat pasar dan petani,” tambah wakil rakyat asal Pati ini.

image : kompas com

Tahun Politik

Firman juga mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik, sehingga perlu waspada. Kebijakan tersebut juga bisa dijadikan fan reacesing untuk kepentingan tertentu.

”Sangat janggal karena import beras harusnya merujuk pada UU Pangan bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi,  maka baru diperbolehkan import. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” tambahnya.

Kejangggalan berikutnya menurut Firman, kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak.

”Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini  adalah mereka-mereka juga. Seharusnya yang benar Mendag harus berkoorsinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang. Ini sangat mencurigakan dan aneh. Ada apa?” kata Firman.

Lebih lanjut, Firman Soebagyo akan segera melakukan klarifikasi dan ke Mentan  apakah benar akan terjadi kekurangan stok. Kebijakan ini tak tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo.

“Menteri perdagangan akhir-akhir ini banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh seperti Kepmen tata niaga import tembakau yang juga sudah dibatalkan. Ini memalukan menunjukkan bahwa tidak profesional,” pungkasnya.

 

Reporter: Nafir

Editor: Revan Zaen